naxigeba.org – Daftar pejabat terkaya melalui LHKPN yang di haruskan pemerintah kepada setiap pejabat negara untuk melaporkan kekayaannya. Data terbaru mengungkap 10 pejabat dengan aset di atas Rp1 triliun. Berikut profil singkat mereka:
“Baca juga : Mutiara Baswedan Lanjut Kuliah ke Harvard lewat LPDP”
- Widiyanti Putri (Rp5,43 T)
Menteri Pariwisata ini memimpin daftar dengan aset Rp5,43 triliun. Surat berharga mendominasi portofolionya senilai Rp5,07 T. Ia memiliki properti senilai Rp152 miliar tanpa utang. - Sakti Wahyu Trenggono (Rp2,44 T)
Menteri Kelautan ini memiliki 48 properti senilai Rp143 miliar. Mini Cooper S Countryman 2023 menjadi mobil termahalnya senilai Rp1,01 miliar. - Erick Thohir (Rp2,41 T)
Menteri BUMN ini mengoleksi mobil klasik Mercedes Benz 1969. Total propertinya mencapai Rp466 miliar dengan utang Rp129 miliar. - Maruarar Sirait (Rp1,55 T)
Menteri Perumahan memiliki properti premium di Jakarta Pusat senilai Rp220 miliar. Surat berharga mendominasi 58% total asetnya. - Otto Hasibuan (Rp1,52 T)
Wamenkumham ini terkenal sebagai pengacara kasus Mirna. Ia memiliki 27 properti termasuk Lexus LX570 senilai Rp1,9 miliar. - Setiawan Ichlas (Rp1,51 T)
Utusan Khusus Presiden ini pemilik Bomba Group. Pengusaha batu bara ini memiliki aset surat berharga Rp820 miliar. - Amran Sulaiman (Rp1,38 T)
Mentan ini mengoleksi Mercedes Maybach S-Class 2021 senilai Rp8,18 miliar. Ia memiliki utang Rp315 miliar. - Muhammad Mardiono (Rp1,17 T)
Utusan Khusus ini pemilik 175 properti senilai Rp630 miliar. Surat berharga menyumbang Rp661 miliar dari total aset. - Luhut Pandjaitan (Rp1,04 T)
Ketua DEN ini memiliki properti di Bali hingga Sumatera. Total surat berharganya mencapai Rp374 miliar. - Raffi Ahmad (Rp1,03 T)
Selebriti ini memiliki 23 kendaraan mewah. Properti senilai Rp737 miliar menjadi penyumbang terbesar asetnya.
“Baca juga : Britney Spears Ganti Nama & Pindah ke Meksiko”
Data LHKPN menunjukkan komposisi daftar pejabat terkaya didominasi surat berharga dan properti. Transparansi ini menjadi alat penting untuk mencegah korupsi di lingkungan pemerintahan.
