naxigeba.org – Mentan Amran Sulaiman mengumumkan tindakan tegas terhadap praktik manipulasi harga beras yang marak terjadi. Operasi pasar akan dilakukan secara intensif selama dua minggu ke depan bersama Bapanas, Kejagung, dan Polri.
“Baca juga : Mendag Targetkan Ekspor Produk Halal RI ke Australia Rp131 T”
Temuan Pelanggaran Sistemik
Hasil investigasi Kementan di 10 provinsi mengungkapkan:
- 95,12% beras medium melebihi HET
- 80% dari 212 merek beras tidak memenuhi standar
- Praktek repacking beras SPHP menjadi premium
“Kami tak akan toleransi permainan yang membebani 284 juta rakyat Indonesia,” tegas Amran dalam konferensi pers (26/6/2025).
Strategi Penertiban
Operasi akan menyasar:
- Pasar tradisional hingga supermarket
- Pelaku repacking ilegal
- Merek tidak terdaftar
“Peringatan 14 hari ini adalah kesempatan terakhir,” tambahnya.
Operasi Pasar Senyap: Langkah Konkret dan Tantangan ke Depan
Dampak dan Proyeksi
Kebijakan ini diharapkan mampu:
- Menurunkan harga beras medium 15-20%
- Memulihkan stabilitas pasokan panen raya
- Menghemat belanja rumah tangga miskin Rp 200.000/bulan
Data BPS menunjukkan inflasi beras masih menyumbang 0,3% ke inflasi nasional Mei 2025. Operasi ini menjadi ujian bagi koordinasi lintas lembaga dalam pengendalian pangan strategis.
Kementerian Pertanian memperkuat operasi dengan melibatkan whistleblower system bagi pedagang yang melaporkan praktik curang. Mekanisme ini diharapkan meningkatkan pengawasan partisipatif di lapangan. Sejauh ini, 15 gudang beras ilegal telah diamankan di Jawa Barat dan Sumatera Utara.
Badan Pangan Nasional mengonfirmasi, stok beras nasional hingga Juli 2025 mencapai 3,2 juta ton—cukup untuk 5 bulan ke depan. Namun, distribusi tidak merata menjadi masalah utama. Pemerintah melalui Mentan Amran Sulaiman akan optimalisasi logistik melalui Bulog dan koperasi tani.
“Baca juga : Kaspersky Indonesia Raih Kinerja Gemilang di 2024”
Respons Pelaku Pasar
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (APRINDO) menyatakan kesiapan mendukung operasi ini. “Kami akan audit internal seluruh anggota,” kata Ketua APRINDO, Budi Satria. Sementara Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional mengeluhkan ketidakjelasan HET di tingkat produsen.
Analisis Ekonomi
Ekonom INDEF, Bhima Yudhistira, memprediksi kebijakan ini bisa tekan inflasi 0,5% jika konsisten. Namun, ia mengingatkan perlunya reformasi struktural di hilir rantai pasok beras untuk solusi jangka panjang.
