Pemerintah Akan Bangun 25.000 Gudang Darurat untuk Beras

Pemerintah Akan Bangun 25.000 Gudang Darurat untuk Beras

naxigeba.org – Gudang darurat yang sedang dalam tahap pembangunan diumumkan oleh menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman sebanyak 25.000 gudang. Akan di fasilitaskan untuk kondisi darurat guna menampung kelebihan stok beras nasional.

Langkah ini menyusul melimpahnya produksi beras dalam negeri yang mencapai rekor sejarah.

“Baca juga : Tips Cerdas Kelola Gaji UMR di Tengah Ekonomi Tak Stabil”

Fakta Utama:

  • Stok beras Bulog per Mei 2025: 3,6 juta ton
  • Serapan beras Januari-Mei 2025: 2.023.063 ton (rekor tertinggi)
  • Proyeksi stok akhir Mei: 4 juta ton

Strategi Penanganan:

  1. Pembangunan Gudang Darurat
    Presiden Prabowo memerintahkan pembangunan:
  • 25.000 gudang improvisasi (umur 5-10 tahun)
  • Persiapan gudang permanen di setiap desa
  • Penambahan kapasitas gudang 1,1 juta ton
  1. Kebijakan Harga Pembelian
    Pemerintah menaikkan HPP gabah:
  • Rp6.500/kg (2025) dari Rp6.000/kg (2024)
  • Meningkatkan pendapatan petani
  • Memacu produksi beras nasional

Prestasi Bersejarah:

  • Serapan April 2025 mencapai 1,06 juta ton (rekor bulanan)
  • Capaian biasanya dicapai dalam setahun, kini kurang dari 5 bulan
  • Tanpa impor beras medium sejak awal tahun

“Lompatan eksponensial ini murni hasil kerja keras petani dan kebijakan tepat,” tegas Amran.

Dukungan Operasional:

  • Tim Jemput Gabah Bulog
  • Kolaborasi dengan penyuluh pertanian dan TNI
  • Pelibatan penggilingan padi skala kecil-besar

Proyeksi Produksi:

  • BPS: 18,76 juta ton hingga Juni 2025
  • USDA: 34,6 juta ton (produsen terbesar ASEAN)

Amran optimistis stok nasional akan terus bertambah. “Ini kemenangan petani Indonesia,” ujarnya. Pemerintah berkomitmen menjaga stabilitas pangan melalui langkah-langkah strategis ini.

Dampak Positif:

  • Meningkatkan kesejahteraan petani
  • Memperkuat ketahanan pangan nasional
  • Mengurangi ketergantungan impor

“Baca juga : Cara Efektif Mengatasi Rasa Cemburu dalam Hubungan”

Kebijakan ini menjadi bukti nyata kemajuan sektor pertanian Indonesia di bawah kepemimpinan baru. Pemerintah terus memantau perkembangan untuk memastikan distribusi beras merata ke seluruh wilayah.