Ekonomi

Pemerintah Tarik Utang Rp 224 T di Awal Tahun, Kata Sri Mulyani

naxigeba.org – Pemerintah Tarik Utang sebesar Rp 224,3 triliun dalam dua bulan pertama tahun 2025. Angka ini setara dengan 28,9% dari total target pembiayaan utang dalam APBN 2025 yang sebesar Rp 775,9 triliun. Langkah ini menjadi bagian dari strategi pengelolaan anggaran negara yang lebih front-loading, dengan perencanaan pembiayaan yang cukup besar di awal tahun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa penarikan pembiayaan utang di awal tahun ini menunjukkan bahwa realisasi pembiayaan dilakukan lebih awal dibandingkan dengan jadwal pembiayaan tahunan. Dalam konferensi pers APBN KiTA di Jakarta Pusat, Sri Mulyani mengungkapkan, “Ini berarti ada perencanaan dari pembiayaan yang cukup front loading. Artinya, realisasinya di awal cukup besar.”

Target pembiayaan anggaran dalam APBN 2025 mencapai Rp 616,2 triliun, yang mencakup berbagai jenis pembiayaan, termasuk utang dan non-utang. Dalam hal ini, pembiayaan melalui utang dibatasi sampai dengan Rp 775,9 triliun. Untuk itu, pemerintah memfokuskan pengelolaan utang dengan bijak agar tidak membebani anggaran jangka panjang.

Strategi pengelolaan anggaran

Wakil Menteri Keuangan II, Thomas Djiwandono, menjelaskan lebih lanjut mengenai realisasi pembiayaan anggaran hingga akhir Februari 2025. Sampai dengan 28 Februari 2025, realisasi pembiayaan anggaran tercatat sebesar Rp 220,1 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp 224,3 triliun berasal dari pembiayaan utang dan Rp 4,3 triliun berasal dari pembiayaan non-utangnya.

Pembiayaan utang, menurut Thomas, didominasi oleh penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) yang berjumlah Rp 238,8 triliun. Sementara itu, pembiayaan utang melalui pinjaman tercatat mengalami defisit sebesar Rp 14,4 triliun. Pemerintah menyatakan bahwa pembiayaan melalui utang akan tetap dilakukan dengan hati-hati, terukur, dan efisien, mengingat pentingnya menjaga kestabilan keuangan negara.

Thomas juga menambahkan bahwa pengelolaan pembiayaan akan terus mempertimbangkan efisiensi anggaran dan dinamika pasar keuangan. “Pembiayaan APBN akan terus dikelola secara kehati-hatian dan terukur. Kami akan tetap menjaga biaya yang efisien serta risiko yang terkendali,” ujarnya.

Kebijakan ini menunjukkan upaya pemerintah untuk mengelola pembiayaan anggaran secara hati-hati di tengah tantangan ekonomi global. Dengan pengelolaan yang efisien, pemerintah berharap dapat menjaga keseimbangan anggaran negara dan mendukung program pembangunan nasional yang berkelanjutan.

beniss